Menyoal Klaim “Tak Plagiat” Menristekdikti

By | October 18, 2018

PELANGI PENDIDIKAN TINGGI

Menyoal Klaim “Tak Plagiat” Menristekdikti
18 oktober 2018 oleh Supriadi Rustad
Saya menilai pernyataan “tak plagiat” Menristekdikti terkait dengan dugaan plagiat seorang pimpinan perguruan tinggi yang disampaikan kepada media baru-baru ini adalah sebuah klaim, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Klaim adalah tuntutan untuk memperoleh pengakuan tentang sesuatu. Klaim “tak plagiat” bermakna sedang menuntut pengakuan masyarakat tentang kebenaran “tak plagiat”.
Mengapa klaim itu membutuhkan masyarakat mengakui? Dalam kasus ini, data dan fakta yang ada ternyata tidak mengakui kebenaran itu sehingga ia membutuhkan unsur lain mempercayainya. Klaim ini akhirnya  menjelma menjadi sebuah kebenaran yang dipaksakan.
Pada kementerian yang menerapkan prinsip good governance, seorang Menteri tidak akan pernah menjadi pemain tunggal yang menentukan. Pernyatataan Menteri terkait isu krusial mesti disampaikan kepada masyarakat secara hati-hati berdasarkan kajian yang mendalam dari unsur atau tim yang mendukungnya. Pada kasus dugaan plagiat yang dibahas pada tulisan ini, Menristekdikti seperti sedang bermain sendirian dengan melakukan klaim secara sepihak.
Pertama, pernyataan “tak plagiat” itu disampaikan oleh Menteri  kepada masyarakat secara lisan tanpa disertai dokumen tertulis, apalagi hasil analisis. Apakah sudah demikian amburadul tata kelola kementerian ini sehingga mengurus isu yang demikian penting disamakan dengan berjualan jamu pada zaman dulu?.  Masyarakat memerlukan kejelasan bahwa pernyataan tersebut mewakili pendapat pribadi Menteri atau institusi kementerian. Penjelasan resmi kementerian tentang keputusan “tak berdosa” mestinya bisa disampaikan seluas-luasnya dan  sedetil-detilnya demi memulihkan nama baik terduga dan menjamin keterbukaan informasi publik.
Kedua,  pernyataan “tak plagiat itu” justru diumumkan dengan cara tak lazim yaitu dengan menutup rapat  hasil kajian Tim EKA dan tim independen yang bernama resmi Tim Kajian Akademik yang dibentuk pada tanggal 31 Juli 2018. Ini menimbulkan kasak kusuk di kalangan para akademisi yang menebar prasangka tidak produktif dan tidak mendidik. Saya bisa menerima ketika pak menteri mengabaikan hasil kajian Tim EKA, meski pengalaman membuktikan hasil kajian tim ini memiliki akurasi dan konsistensi yang sangat tinggi. Namun ketika beliau mulai mengingkari  bahkan membalikkan fakta dan kesimpulan Tim Kajian Akademik  yang dibentuk secara khusus oleh Kementerian untuk tujuan itu, saya menilai ada sesuatu yang beres dengan pernyataan pak Menteri ini.
Ketiga, substansi pernyataan “tak plagiat” tidak sejalan dengan keputusan sebelumnya dari  redaksi jurnal ilmiah Litera dan nyata-nyata bertentangan dengan hasil kajian Tim Eka. Pernyataan ini juga bertentangan dengan terawangan saya tentang  hasil Tim Kajian Akademik Kementerian yang ditandatangani oleh 6 orang pakar independen. Jika  faktanya benar demikian,  pernyataan “tak plagiat” Menteri bisa dikatagorikan sebagai pembohongan publik.
Di media, paling tidak sudah ada 3 pejabat eselon 1 yang membenarkan tentang pembentukan Tim Kajian Akademik untuk investigasi plagiasi. Pembentukan tim mengacu kepada rekomendasi Irjen terkait dengan aduan kasus dugaan plagiat pada bulan Juli. Sesuai tugas dan fungsi, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti menetapkan keanggotaan tim independen yang diketuai oleh seorang staf ahli Menteri. Mencermati komposisi tim, mereka mewakili tokoh yang amat terpercaya bahkan oleh Menteri sekalipun.
Saya menduga tadinya Menteri menyetujui pembentukan tim ini karena sangat yakin dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi sang terduga tidak melakukan plagiasi. Ketika kemudian hasil tim  justru menunjukkan hal sebaliknya, hasil tim seperti dibekukan. Ia disembunyikan di balik keagungan atau ketakutan  para pejabat kementerian. Seorang pejabat mengaku bahwa  Menteri melarang seluruh pejabat menyampaikan informasi terkait dengan hasil tim itu. Anehnya,  ketika menteri adalah satu-satunya yang berwenang menyampaikan hasil tim dan ternyata yang disampaikan kepada masyarakat bertentangan dengan kenyataan, saya tidak melihat ada koreksi dari jajaran kementerian. Saya melihat sebuah organisasi tingkat kementerian sedang mempertontonkan tata kelola yang amat buruk.
Saya menengarai hingga kini setelah lebih dari 1 bulan, hasil tim independen itu belum dikirim ke seluruh alamat yang tersebutkan di dalam tembusan surat. Kemungkinan ada pihak yang menghalangi Tim Kajian Akademik mengirimkan hasil kepada unsur di luar kementerian. Hasil tim yang demikian komprehensif dan kredibel  itu tampaknya akan mengalami nasib  hanya tersimpan menjadi sebuah misteri.
Berikut ini saya sertakan 1 paragraf kesimpulan yang tercantum di dalam dokumen Tim Kajian Akademik Kemenristekdikti yang beredar di dunia maya. Dokumen itu berjudul NOTA DINAS tertanggal 14 September 2018, dikirim dengan tujuan kepada Menteri dan tembusan kepada Sekjen dan 2 Dirjen, serta Ketua Senat, Ketua Dewan Pengawas dan Ketua Dewan Penyantun. Kajian akademik itu  telah ditandatangani oleh 6 pakar, 1 orang berasal dari kementerian, 3 orang berasal dari perguruan tinggi terkemuka dan 2 orang mewakili AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia). Untuk menjunjung tinggi etika dan azas praduga tak bersalah, pada paragraf berikut ini inisial terduga sengaja saya ganti menjadi yang bersangkutan (ybs).
“Secara kronologis dari tahun 2001-2005 (butir d-g), hasil karya ybs menunjukkan bahwa ybs melakukan perbuatan tidak jujur (fraud) sebagai seorang akademisi secara sistemik dengan melakukan plagiat (terhadap karya skripsi RS, 2001), double publication, self-plagiarism, copy-paste, menyuruh dan membiarkan mahasiswa menjiplak. Bahkan tindakan fraudini masih terulang di tahun 2018. Secara umum, ybs memiliki integritas dan etika akademik yang rendah”.
Atas kasus yang menjadi tugasnya, Tim Kajian Akademik telah merumuskan kesimpulan dengan tegas dan lugas. Saya bisa menuliskan kesimpulan itu karena saya hafal di luar kepala. Kesimpulan itu sekaligus menjustifikasi teori yang pernah saya sampaikan pada tulisan sebelumnya. Plagiat itu bukan kecelakaan atau kebetulan tetapi sebuah kebiasaan.
Saya sangat mempercayai validitas dokumen itu karena isinya sangat konsiten dengan hasil temuan 3 tim sekaligus yang telah bekerja sebelumnya.  Temuan huruf a dan b persis sama dengan temuan Tim Investigasi perguruan tinggi setempat dengan sedikit catatan pada huruf c tentang masalah etika. Temuan huruf d sampai g, sebagian besar telah mewakili temuan Tim EKA dan seratus persen bersetuju dengan redaksi jurnal Litera.
Pernyataan “tak plagiat” itu bernilai tidak terlalu salah ketika Menristekdikti baru membaca hasil Tim Kajian Akademik sampai huruf a atau b. Pelanggaran etika akademik teramati mulai dari temuan huruf c dengan pernyataan halus adanya kecenderungan bertindak tidak etis. Temuan pada huruf d sampai g berkisah tentang segala macam rupa plagiarisme dan ditutup oleh huruf h berupa kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas.
Saya memaknai para pakar itu  sedang melaksanakan tugas mulia mewakili Indonesia menunjukkan  arah masa depan pendidikan tinggi kita. Saya berharap pemberi tugas tidak menyimpangkan atau menyelewengkan hasil kajian para pakar itu karena siapapun tidak boleh  mengingkari amanah Negara dan kepercayaan selurut rakyat. Saat dilantik, seorang pejabat selalu mengucap komitmen mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
Dengan ini saya melakukan appeal mendalam agar bapak Menristekdikti berkenan menjelaskan kepada masyarakat  seterang-terangnya tentang  hal yang sesungguhnya telah terjadi terkait dengan dugaan plagiasi. Saya tidak ingin memiliki sahabat yang kelak akan tercatat dalam sejarah sebagai Menteri yang berhasil menginisiasi runtuhnya martabat pendidikan tinggi.
Wass.,
Supriadi Rustad
Sumber : https://supriadirustad.wordpress.com

Sumber
Penulis : Fitri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *