Menristek Dorong Kebijakan Super Tax Deduction bagi Perusahaan yang Melakukan R&D

By | January 30, 2020

Siaran Pers Kemenristek/BRIN Nomor: 19/SP/HM/BKKP/I/2020

Tangerang Selatan – Tiga Menteri pada Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi pembicara dalam sesi Pleno I pada rangkaian Rakornas Kemenristek/BRIN 2020 di Auditorium Graha Widya Bhakti, Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (30/1). Dalam Pleno I ini, tiga menteri membahas Sistem Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan (Litbangjirap) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Nasional untuk Indonesia Maju.

Menristek/Kepala BRIN, Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya saat ini berupaya membentuk struktur organisasi BRIN untuk mengintegrasikan litbangjirap dan memastikan seluruh kesiapan teknologi dari tahap 1 – 9 guna menghilirkan hasil riset serta mendekatkan sisi akademis peneliti dan industri.

“Ini terlihat simple tapi tidak mudah. Konektivitas antara peneliti dan industri perlu dijembatani. Dalam konsep triple helix, pemerintah yang bertugas menjembatani. Salah satunya kami. Tidak kalah penting, peran kementerian lain yang memiliki bidang lebih spesifik,” ucap Menteri Bambang.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Bambang menyoroti perihal dana riset yang saat ini masih didominasi dari pemerintah. Lebih lanjut dirinya mengatakan hal ini memberi kesan bahwa yang membutuhkan riset ialah pemerintah. Sementara dana Research and Development (R&D) dari sektor swasta saat ini masih kecil. Menristek berharap inisiasi riset yang digagas pemerintah diharapkan bisa menarik pihak swasta. Hal ini bertujuan membuat R&D menjadi kegiatan mainstream dunia usaha untuk mendukung keberlangsungan bisnis mereka agar lebih kompetitif dan sustainable.

Hambatan lain rendahnya swasta dalam melakukan R&D lanjut Menteri Bambang, adalah pemerintah belum memiliki kebijakan insentif bagi kegiatan riset dan pengembangan yang benar-benar menarik bagi pihak swasta. Maka Menteri Bambang mendorong adanya kebijakan super tax deduction baik untuk perusahaan dari luar maupun dalam negeri.

Sehingga dengan kebijakan tersebut, Indonesia yang hanya selalu menjadi target pasar, bisa menjadi tempat kegiatan R&D industri. Menurutnya, selama ini pihak industri lebih memilih melakukan kegiatan R&D di negara lain lantaran tax deduction negara lain yang lebih besar.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita memiliki pandangan yang sama. Dalam upaya mendorong investasi sebesar-besarnya, salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan super deduction tax khususnya bagi kategori untuk investor yang mengembangkan kegiatan R&D di Indonesia.

“Tidak main-main. Tapi kita berikan 300 persen bagi calon investor yang memindahkan R&D di Indonesia. Saat ini kita menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nya,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Menperin, sudah banyak pihak industri khususnya industri otomotif yang membentuk kegiatan R&D di Indonesia. Adanya rencana kebijakan tax deduction juga banyak direspon positif oleh industri.

“Saya senang dan bangga. Kita semua punya pandangan sama mengenai pentingnya inovasi. Pandangan hilirisasi harus didorong di Indonesia. Ini menjadi program utama,” tandas Menperin.

Kemenperin sendiri sudah mulai melakukan identifikasi beberapa komoditas mineral batu bara, yang akan diambil kebijakan pengurangan bahkan pelarangan ekspor nya salah satunya adalah nikel. Dengan demikian, mau tidak mau, nantinya industri besar akan datang dan membuka kegiatan produksi serta kegiatan risetnya di Indonesia.

Riset Obat dalam NegeriKegiatan penelitian di Indonesia yang secara akumulatif dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang saat ini memiliki dua bidang riset yang menonjol, baik dari sisi kuantitas maupun biaya penelitian. Dua bidang riset itu ialah kesehatan dan pertanian. Pertanian tentunya berkaitan dengan pangan. Sedangkan kesehatan salah satunya terutama terkait obat.

“Masalahnya dari sisi ekonomi, bahan baku obat itu 90 persen masih impor. Ini kemudian menjadi kegelisahan para ilmuwan di bidang kedokteran dan farmasi, sehingga sangat wajar kegiatan penelitian di bidang kesehatan menjadi dominan,” tukas Menteri Bambang.

Menteri Bambang berharap agar Menkes memberikan ulasan tersendiri. Sebab permasalahan selama ini, masih besar gap antara penelitian dan komersial. Belum ada industri yang mengomersialkan temuan-temuan di bidang kesehatan.

“Pada kesempatan ini pertama bagaimana peta jalan Kemenkes untuk mengurangi bahan baku obat yang mayoritas impor. Dengan kekayaaan biodiversiti kita makin banyak yang rajin melakukan ekstraksi yang kemudian menjadi obat herbal terdaftar, ini selanjutnya kita dorong menjadi obat uji klinis, kami Ristek ingin mendorong menjadi obat modern asli Indonesia,” ucap Menteri Bambang.

Kedua, Menteri Bambang berharap agar Menkes mendorong dokter-dokter di rumah sakit mulai beralih menggunakan alat kesehatan buatan Indonesia. Menteri Bambang juga meminta agar sekian banyak obat dalam negeri masuk ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga obat buatan dalam negeri dapat berkembang pesat.

“Kita akan benahi step by step, saya yakin bisa. Karena selama ini market sudah nyaman dengan produk obat tersebut, maka perlu meyakinkan market bahwa obat buatan Indonesia ini juga aman dikonsumsi,” kata Menkes, Terawan Agus Putranto.

Terkait dengan obat buatan Indonesia yang masuk dalam JKN, sejauh ini sudah ada obat implantasi termahal yang berasal dari Indonesia. Dari mulai bahan hingga produksi dari dalam negeri. Dengan demikian fitofarmaka berkembang pesat.

“Ahli kita sudah melakukan. Cara produksinya saya yakin kita bisa. Hanya problemnya dalam hal marketing itu susah. Ini penting bagaimana meyakinkan agar market dapat menggunakan obat, dan yakin aman dikonsumsi menggunakan produk dalam negeri ini bagus,” jelas Menkes.

Biro Kerjasama dan Komunikasi PublikKemenristek/BRIN

Sumber
Penulis : Satya Herlina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *